Tata Cara/Proses Dalam Pengajuan Objek Tanah Yang Melewati Sertipikat di Instansi Kantor

Proses atau peristiwa dimana kita mendapatkan melewati pembelian sebidang objek tanah yang berasal dari setiap pemilik objek tanah yang masing masing tempat atau wilayah tersendiri.

Setiap objek tanah itu berasal objek tanah kosong atau objek tanah milik dari pemilik objek tanah itu, yang sudah didaftarkan kepada setiap kepala wilayah daerah di Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten.

Objek tanah yang sudah didaftarkan melewati wilayah daerah itu wajib melewati persyaratan-persyaratan untuk menyatakan bahwa objek tanah termaktub sudah menjadikan hak milik bagi yang mememiliki objek tanah itu.

Objek tanah yang sudah menjadikan hak milik bagi seseorang yang mempunyai objek
tanah termaktub, terkadang langsung menjual objek tanahnya melewati informasi kepada Kepala Wilayah Daerah di bagian Kelurahan/Kecamatan/kabupaten setempat, agar objek tanahnya termaktub dari hak milik seseorang itu, mau menyerahkan objek
tanah itu kepada pihak lain.

Modal usaha pengembang dan pihak bank, yang mempunyai kerjasama untuk meminjamkan modal kepada Pengembang yang sesuai dengan kebutuhan, pendapatan, dan hasil yang diminta kepada Pengembang.

Dokumen yang wajib dipersiapkan pengembang untuk memenuhi persyaratan persyaratannya kepada pihak Bank termaktub antara lain :

1. Akta Pendirian Badan Usaha;
2. Izin Domisili;
3. NPWP;
4. TDP;
5. SIUP;
6. Terakhir, pengesahan dari Kemenkumham.

Pengembang mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, Pengembang dapat menyelesaikan persyaratan untuk peminjaman modal termaktub agar dapat terlaksananya proses pembangunan rumah yang akan dibangunnya itu.

Setelah itu Pengembang akan mencari lahan atau sebidang objek tanah itu di setiap wilayah kendati demikian daerah lainnya, agar memudahkan Pengembang mencari sebidang objek tanah termaktub akan mengambil strategi untuk mencari sebidang objek tanah disetiap tempat dan di kota-kota lainnya, dengan memiliki objek tanah yang luas dan selain itu tidak jauh dari tempat lokasi.

Setelah mendapatkan sebidang objek tanah, akan melakukan survei ketempat lokasi objek tanah, untuk melihat kondisi objek tanah termaktub, apakah objek tanah itu layak untuk dijadikan pembangunan dalam perumahan atau tidak, dan seluruhnya bergantung dari luas sebidang objek tanah yang dinginkan oleh sesudah cocok dan tertarik dengan sebidang objek tanah yang diinginkan, akan melakukan perjanjian jual beli dengan petani, supaya proses jual beli terhadap sebidang objek tanah yang dimiliki petani itu dapat disetujui langsung, melewati kedua belah pihak yang sedang melakukan proses perjanjian, dengan pembelian sebidang objek tanah yang secara sah.

Fasilitas-fasilitas pembangunan dalam perumahan wajib menjadikankan sesuatu keindahan di ruangan rumah dan memberikan nuansa elegan di ruangan termaktub.

Salah satu faktor utama agar setiap masyarakat menginginkan kesejahteraan dan tempat tinggal yang layak untuk ditempatinya.
Untuk fasilitas ini terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas sosial dan fasilitas umum yang akan digunakan untuk masyarakat publik.

Berikut ini jenis-jenis dan fasilitas pembangunan dalam perumahan sebagai berikut :

1. Fasilitas Perumahan;
2. Fasilitas Pertokoan dan Swalayan;
3. Fasilitas-Fasilitas tempat Peribadatan/ Beribadah;
4. Fasilitas Jalan Gang, Jalan Umum dan Jalan Raya;
5. Fasilitas Kesehatan;
6. Yang Terakhir Fasilitas Layanan Publik/Pemerintah.

Fasilitas-fasilitas ini akan memudahkan setiap rancangan yang akan dibuat dalam perumahan yang nyaman dan aman bagi masyarakat, mayarakat ingin memiliki atau mempunyai rumah dengan desaign yang bagus dan indah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 berkenaan dengan izin lokasi, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: Izin Lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh objek tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman midal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan objek tanah termaktub guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Pembangunan dalam perumahan itu seluruhnya wajib melewati jalur dan tempat perizinan lokasi Perumahan dari Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) di Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Pembangunan Kota Surabaya, tujuannya agar
perizinan termaktub sesuai dengan jalur yang dibutuhkan bagi Pengembang. Setiap pembangunan untuk Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) dapat memberikan persiapan dalam membangun rumah, terkadang dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) itu wajib memiliki tempat sebidang objek tanah yang memungkinkan di daerahnya dalam keperluan pribadi mulai dari tempat yang sangat luas untuk membangun  rumah.

Misalnya untuk persawahan, untuk peresapan di bawah dasar air, untuk menghubung-kan sumber air yang jernih dan air yang kotor, dan itu seluruhnya wajib dikerjakan dan dilakukan untuk proses pembangunan rumah sekitar.

Proses pengajuan untuk pembangunan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) dalam Pengembang akan merencanakan dan mengembangkan lokasi perumahan menjadikan semakin luas.

Pengembang mengajukan penerbitan izin lokasi perumahan agar mendapatkan suatu penerbitan izin lokasi dalam bentuk perumahan dengan tujuan pembangunan dalam perumahan dapat berjalan dengan sesuai prosedur dan dalam waktu pengajuan penerbitan biasanya butuh proses yang cukup lama sampai keluarnya izin lokasi itu dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sehingga keluarnya penerbitan izin lokasi untuk pembangunan perumahan itu, akan memberikan surat penerbitan izin lokasi itu yang diserahkan ke Instansi (BPN), agar dari hasil penerbitan izin lokasi itu akan dilakukan pengukuran oleh Instansi (BPN) untuk mengecek sebidang objek tanah dengan lokasi yang dipilih langsung kepada Pengembang termaktub. Sesudah dilakukan pengukuran dan sebagainya, barulah instansi (BPN) akan disertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu akan diberikan langsung ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kota Surabaya (UPTSA) untuk dibuatkanlah izin Perumahan, akhirnya dari hasil perizinan yang diajukan kepada Pengembang akan di survei kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan dilihat lokasi itu, sesuai atau tidak dengan kelayakan untuk fasilitas jalan umum bagi kehidupan masyarakat.

Pengembang dapat mengurus “Advice Planning” agar memastikan untuk penggunaan site plan dalam pembangunan rumah dapat berkembang disekitar lokasi perumahan dengan Izin Tata Ruang daerah lokasi termaktub.

Hasil adanya Advice Planning ini dapat merencanakan dari pembangunan
pembangunan rumah untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi daerah tertentu, Untuk persyaratan-persyaratan yang wajib disiapkan ke dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. Formulir IMB;
2. Surat Kuasa;
3. Surat Permohonan Pemda/Nama Jalan;
4. Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukur;
5. Surat Keterangan Lurah & Camat;
6. Syarat Kelengkapan Objek tanah;
7. Lampiran Gambar Bangunan Belum Berdiri;
8. Lampiran Gambar Bangunan Sudah Berdiri;
9. Formulir Permohonan Izin usaha Jasa konstruksi, contoh: Surat Pengikatan Diri Tenaga Ahli.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Pasal 25 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan untuk perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengembang dapat mempersiapkan alat alat atau bahan-bahan yang akan digunakan sebagai gambar atau site plan lokasi dalam perencanaan pembangunan perumahan. Site plan ini berguna untuk membantu dalam pengerjaan pembangunan rumah berdasarkan sebidang objek tanah yang dimiliki oleh Pengembang dengan ukuran luas di sebidang objek tanah mulai dari ukuran 84.000 m2 persegi atau 1 Hektar.

Luas dari sebidang objek tanah itu akan dibentuk garis luas objek tanah, diukur sesuai ukuran yang dibutuhkan, diberi jarak pada setiap masing masing untuk pembatasnya, rumah tidak boleh berdempetan dengan rumah yang lain, dan yang terakhir pada proses pengerjaannya membutuhkan keahlian dalam pembangunan rumah.

Sesuai pengukuran tipe termaktub sehingga Pengembang akan mengukur besar dan kecil rumah yang akan dijual kepada konsumen.

Setelah itu, berjalannya proses pembuatan site plan dan pembuatan SPLIT untuk luas objek tanah kavling barulah seluruhnya data termaktub akan diajukan ke instansi (BPN), gunanya untuk dibuatkan sertipikat objek tanah yang sudah menjadikan HGB akan dilakukan proses pemecahan terhadap sebidang objek tanah, dengan ukuran 84.000 m2 akan berkurang menjadikan 2.000 m2, dengan adanya objek tanah yang berkurang 2.000 m2 akan dijadikan pembangunan jalan untuk umum dan sisanya dari 2.000 m2 akan dibuat pembangunan tempat ibadah, tempat untuk bermain.

Sebidang objek tanah itu akan dijual kepada konsumen. Sebidang objek tanah yang dibuat jalan kemudian yang punya Pengembang tadi akan diserahkan ke instansi PU/Unit, Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), karena mereka yang akan merawat dan selain itu memelihara jalan yang dibangun itu, dan selain itu pemerintah akan mendanai atau menyumbang uang untuk fasilitas jalan, bila fasilitas jalan itu mengalami kerusakan termasuk membangun fasilitas-fasilitas lainnya.

Setelah itu fasilitas jalan tadi akan digunakan sebagai milik hak umum.